Menghadapi Ketidakpastian Global: Strategi Indonesia dalam Menavigasi APBN 2025

• Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% dan inflasi 2,5% di APBN 2025, meskipun tantangan eksternal mengancam.
• Kebijakan tarif AS memengaruhi ekspor Indonesia, khususnya komoditas seperti pakaian, mainan, dan sepatu.
• Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi ketegangan perdagangan dunia.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan laporan APBN 2025 dalam acara APBN Kita Edisi April pada hari Rabu, 30 April. Ia menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, meski realisasi tahun sebelumnya hanya mencapai 5,03%. Data hingga kuartal I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun data BPS belum sepenuhnya tersedia. Inflasi diprakirakan 2,5%, dan hingga Maret 2025 tercatat lebih rendah, yakni 1,03% (yoy) dan 1,65% (mtm), dipengaruhi oleh stabilitas harga selama Ramadhan dan Idul Fitri serta penurunan harga tiket pesawat dan pangan.

Nilai tukar Rupiah dalam APBN 2025 diprakirakan Rp16.000 per dolar AS, namun hingga Maret 2025 tercatat lebih tinggi di Rp16.443, dengan posisi akhir Maret di Rp16.829. Tekanan global dari kebijakan suku bunga The Fed dan kebijakan perdagangan Presiden Trump memengaruhi volatilitas pasar, tetapi Indonesia berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan inflasi.

Meski terjadi ketidakpastian global, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi, dengan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun tercatat 6,98%, mendekati target 7,0%. Harga minyak mentah diprakirakan USD 82 per barel dalam APBN 2025, namun realisasinya lebih rendah, mencapai USD 74,1 (rata-rata) hingga Maret 2025, disebabkan oleh konflik geopolitik dan melemahnya permintaan.

Pendapatan negara hingga Maret mencapai Rp516,1 triliun (17,2% dari target), dengan lonjakan penerimaan pajak dan PNBP yang positif. Sementara itu, belanja negara tercatat 17,1%, dengan transfer ke daerah mencapai Rp207,1 triliun (22,5%). Meskipun terjadi defisit anggaran Rp104,2 triliun, pemerintah masih dapat menjaga keseimbangan primer surplus Rp17,5 triliun, yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang baik.

Pemerintah juga mengimplementasikan strategi pembiayaan front-loading dengan realisasi Rp250 triliun hingga Maret untuk mengantisipasi ketidakpastian global. Meskipun defisit, pengelolaan fiskal tetap responsif terhadap dinamika global dan sesuai kesepakatan dengan DPR.

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump memengaruhi ekonomi global, terutama sektor ekspor dan investasi. Ketegangan perdagangan, termasuk tarif tinggi, menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada Indonesia, meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan negara-negara dengan surplus perdagangan besar. Indonesia harus mengantisipasi dampak ini, khususnya di sektor-sektor yang terpengaruh oleh tarif, seperti barang konsumsi dan mainan.

Sektor ekonomi Indonesia menunjukkan hasil positif meskipun terdapat beberapa tekanan harga komoditas, seperti penurunan harga minyak dan CPO. Sektor pertanian tumbuh 32,8%, sementara sektor manufaktur tumbuh 9%, meskipun sektor pertambangan mengalami penurunan -26%. Indonesia juga berhasil menjaga inflasi rendah, dengan inflasi inti 2,48%, didorong oleh kebijakan distribusi logistik yang efisien dan hasil panen yang baik.

Dalam menghadapi ketidakpastian global dan ketegangan perdagangan, Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi, dengan fokus pada deregulasi, reformasi ekonomi, dan pengelolaan APBN untuk mitigasi risiko global. Pemerintah juga menunjukkan kesiapan untuk bernegosiasi dalam menghadapi tantangan dari kebijakan AS dan memanfaatkan posisi strategis Indonesia di ASEAN dan G20 untuk melindungi kepentingan nasional.