Korea Selatan Merencanakan Aturan Stablecoin saat Oposisi Mendorong Pencabutan Pajak kripto

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) dilaporkan berencana menyusun RUU Dasar Aset Digital yang terkonsolidasi bersama Partai Demokrat yang berkuasa. Langkah tersebut akan memberikan kepada anggota parlemen sebuah usulan yang didukung pemerintah, mencakup stablecoin dan pasar mata uang kripto yang lebih luas, setelah pembahasannya tertunda selama berbulan-bulan.

Menurut laporan Edaily yang diterbitkan pada Rabu, FSC memberi tahu Majelis Nasional menjelang pengarahan kebijakan bahwa mereka bermaksud mengajukan RUU terkonsolidasi tersebut. Usulan itu dilaporkan akan mencakup penerbitan dan peredaran stablecoin, aturan bisnis aset digital, persyaratan pencatatan di bursa, pengungkapan informasi, pengendalian internal, serta standar ketahanan sistem.

Usulan bersama pemerintah dan partai penguasa dapat menjadi kerangka utama dalam proses negosiasi. Saat ini, terdapat 10 RUU terpisah mengenai aset digital dan stablecoin yang masih tertunda di parlemen, sementara perbedaan pandangan telah menghambat Korea Selatan dalam menyelesaikan sejumlah unsur penting dari legislasi kripto tahap kedua.

FSC belum menetapkan kapan maupun bagaimana RUU terkonsolidasi tersebut akan diajukan. Perbedaan utama masih berpusat pada apakah penerbit stablecoin berdenominasi Won harus dimiliki mayoritas oleh bank serta apakah batas kepemilikan perlu diberlakukan terhadap bursa kripto utama.

RUU Pembatalan Pajak Kripto dari Oposisi Menuju Tahap Tinjauan

Secara terpisah, Komite Perencanaan Keuangan dan Ekonomi Majelis Nasional dijadwalkan mengajukan RUU oposisi pada hari Rabu yang akan menghapus pajak penghasilan kripto Korea Selatan sebelum pelaksanaannya pada 1 Januari 2027.

Amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan ini diajukan pada 19 Maret oleh anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat, Song Eon-seok. RUU ini bertujuan menghapus ketentuan yang mengenakan pajak atas penghasilan dari pemindahan atau peminjaman aset digital. Setelah diajukan, RUU ini diperkirakan akan dirujuk ke subkomite pajak komite tersebut untuk pertimbangan lebih rinci, lapor Edaily.

Petisi pembatalan terpisah yang didukung oleh lebih dari 50 Ribu orang juga diperkirakan akan diajukan ke subkomite petisi. Namun, kedua subkomite tersebut belum sepenuhnya dibentuk, dan belum ada tanggal tinjauan yang ditetapkan.

Mulai 1 Januari 2027, penghasilan dari pemindahan atau peminjaman kripto yang melebihi 2,5 juta won (sekitar $1.700) per tahun akan dikenakan pajak 20% ditambah pajak penghasilan lokal 2%.

Pemerintah dan Partai Demokrat yang berkuasa mendukung pelaksanaan pajak tersebut, sementara oposisi berargumen bahwa mengenakan pajak pada kripto sementara sebagian besar investor saham biasa tetap bebas pajak adalah tidak adil. Pada 7 Mei, Kementerian Keuangan mengatakan pajak tersebut akan dilanjutkan setelah beberapa kali penundaan.