Trump Mendesak Kongres untuk Meloloskan RUU CLARITY setelah Pertemuan dengan CEO Coinbase

• Donald Trump mendesak Kongres untuk meloloskan CLARITY Act, mengkritik bank-bank yang mencoba menjadikan RUU tersebut "sandera."
• Deadlock legislatif berfokus pada apakah penerbit stablecoin dapat menawarkan imbal hasil kepada pelanggan.
• Jamie Dimon mengatakan penerbit yang membayar imbalan harus menghadapi aturan yang sama seperti bank, menyoroti ketegangan regulasi yang membentuk kebijakan kripto AS.

Presiden AS, Donald Trump, mendesak para legislator untuk meloloskan CLARITY Act setelah diduga bertemu dengan CEO Coinbase, Brian Armstrong, di tengah perselisihan yang semakin meningkat mengenai imbal hasil stablecoin.

Perselisihan Imbal Hasil Stablecoin Meningkat saat Trump Mendesak Senat untuk Selesaikan Legislasi Kripto

Presiden AS, Donald Trump, telah mendesak Kongres untuk meloloskan legislasi struktur pasar kripto, memberikan tekanan pada para pembuat undang-undang.

Dalam sebuah posting di Truth Social pada hari Selasa, Trump menyerukan persetujuan cepat CLARITY Act dan menuduh bank-bank besar mencoba melemahkan reformasi kripto saat ini.

"AS perlu menyelesaikan Struktur Pasar, secepatnya. Masyarakat Amerika harus mendapatkan lebih banyak uang dari uang mereka," tulis Trump, menambahkan bahwa bank-bank tidak boleh "menjadikan CLARITY Act sebagai sandera."

Komentar Presiden tersebut diduga menyusul pertemuan pribadi di Gedung Putih dengan CEO Coinbase, Brian Armstrong, sebelumnya pada hari Selasa, lapor Politico, mengutip dua orang yang dekat dengan masalah tersebut. Perincian diskusi tidak diungkapkan.

Deadlock legislatif berfokus pada apakah pihak ketiga harus diizinkan untuk menawarkan imbal hasil atau imbalan pada simpanan pelanggan.

CLARITY Act berusaha untuk mendefinisikan pengawasan regulasi untuk aset digital dengan membedakan wewenang antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

CLARITY Act dibangun di atas GENIUS Act, yang ditandatangani menjadi undang-undang pada bulan Juli, yang menetapkan kerangka federal untuk stablecoin tetapi melarang penerbit membayar bunga untuk menghindari peniruan aktivitas perbankan tradisional tanpa regulasi yang setara. Namun, undang-undang tersebut tidak mencegah pihak ketiga, seperti bursa, dari menawarkan imbal hasil. Bank-bank berusaha menutup "celah" itu melalui RUU CLARITY.

Perusahaan-perusahaan kripto, termasuk Coinbase, berargumen bahwa pembatasan pembayaran imbal hasil membatasi inovasi dan mengurangi daya saing. Kelompok perbankan membalas bahwa memungkinkan penerbit stablecoin untuk menawarkan produk mirip bunga tanpa pengawasan perbankan penuh akan menciptakan arbitrase regulasi dan memperkenalkan risiko sistemik.

Perdebatan semakin intens setelah CEO JPMorgan, Jamie Dimon, membahas masalah ini dalam wawancara CNBC. Dimon mencatat bahwa penerbit stablecoin yang menawarkan imbalan atau imbal hasil harus diatur di bawah standar yang sama seperti bank tradisional. 

"Imbalan sama dengan bunga," katanya, menambahkan bahwa perusahaan yang memegang saldo pelanggan dan membayar imbal hasil harus tunduk pada aturan persyaratan modal, likuiditas, standar anti-pencucian uang, dan regulasi perbankan lainnya.

Dia memperingatkan bahwa stablecoin yang memberikan imbal hasil dapat mengalihkan simpanan dari lembaga tradisional dan mengganggu pasar pinjaman jika tidak tunduk pada pengawasan yang setara.

Dengan negosiasi Senat yang sedang berlangsung, para pembuat undang-undang kini menghadapi tekanan yang meningkat untuk menyelesaikan perselisihan imbal hasil stablecoin dan menyampaikan legislasi struktur pasar, yang telah tertunda sejak bulan Juli.