Senator Republik Merilis CLARITY Act yang Diperbarui dengan Pembatasan Etika Kripto Baru

• Partai Republik di Senat merilis draf baru CLARITY Act, menambahkan pembatasan etika kripto yang menargetkan pejabat publik dan pasangan mereka.
• CLARITY Act yang diperbarui menghadapi penolakan berkelanjutan terkait regulasi stablecoin, kekhawatiran industri perbankan, dan perbedaan yurisdiksi yang belum terselesaikan antara DPR dan Senat.
• Analis Bitunix, Dean Chen, memprakirakan pengesahan pada akhir tahun lebih mungkin terjadi, seraya memperingatkan bahwa kesepakatan etika saja tidak dapat menyelesaikan perselisihan regulasi yang lebih luas.

Republik di Senat merilis versi yang diperbarui dari Digital Asset Market CLARITY Act pada hari Rabu setelah panggilan pengarahan dengan para pemangku kepentingan. Pembaruan ini menambahkan paket pembatasan etika yang menargetkan aktivitas aset digital oleh para pejabat publik dan pasangan mereka.

Republik di Senat Menambahkan Kerangka Etika Kripto ke CLARITY Act

Rancangan undang-undang yang direvisi ini muncul setelah negosiasi antara Gedung Putih dan senator Republik Cynthia Lummis dan Bernie Moreno. Namun, ketentuan baru tersebut tidak didukung oleh Demokrat di Senat, sehingga menciptakan hambatan potensial lainnya saat para legislator berupaya memajukan RUU struktur pasar kripto yang lebih luas.

RUU yang diperbarui ini memuat divisi etika khusus yang berfokus pada aset digital. RUU tersebut akan memberlakukan pembatasan baru pada transaksi aset digital tertentu yang melibatkan individu yang tercakup, termasuk pejabat publik dan pegawai, serta pasangan mereka.

Berdasarkan aturan yang diusulkan, individu yang tercakup akan dilarang menerbitkan atau mensponsori aset digital dengan imbalan kompensasi saat menjabat.

RUU tersebut mengarahkan bahwa aset digital yang ditemukan telah diterbitkan atau disponsori dengan melanggar pembatasan tersebut tidak boleh dicatatkan untuk diperdagangkan di perantara aset digital. Pejabat yang tercakup juga akan diwajibkan menjual kepemilikan kripto dan investasi mereka di perusahaan kripto atau menempatkan aset-aset tersebut dalam blind trust yang tidak mereka kendalikan.

Namun, ketentuan etika tersebut tidak akan mencegah pejabat publik membahas kebijakan aset digital atau mengambil tindakan resmi pemerintah terkait legislasi dan regulasi kripto sebagai bagian dari tugas mereka. Ketentuan itu juga tidak akan melarang pejabat memegang aset digital sebagai investasi, dengan tunduk pada aturan pengungkapan keuangan dan konflik kepentingan yang berlaku.

Penegakan akan menjadi tanggung jawab jaksa agung AS, dengan rancangan undang-undang tersebut mengizinkan tindakan perdata terhadap individu yang tercakup yang secara sadar dan sengaja melanggar pembatasan. Perantara aset digital juga dapat menghadapi penegakan jika mereka secara sadar dan sengaja mencantumkan aset yang diterbitkan atau disponsori dengan melanggar aturan yang diusulkan.

Ketentuan etika juga akan bersifat sementara dalam teks saat ini. Pembatasan tersebut dijadwalkan berakhir pada pukul 12 siang tanggal 20 Januari 2029, meskipun perilaku yang terjadi sebelum tanggal tersebut masih dapat dikenai sanksi atau tanggung jawab berdasarkan undang-undang tersebut.

Sengketa Politik dan Regulasi Terus Menantang CLARITY Act

Analis Bitunix, Dean Chen, mengatakan kesepakatan etika tersebut dapat meningkatkan prospek CLARITY Act tetapi tidak akan menyelesaikan sengketa politik dan regulasi yang lebih luas seputar legislasi tersebut.

Analis menyoroti penolakan dari industri perbankan terhadap regulasi stablecoin sebagai hambatan utama. Bank-bank terus mengupayakan pengawasan cadangan yang lebih ketat, persyaratan pemisahan aset, dan pemisahan yang lebih jelas antara penerbit stablecoin dan lembaga keuangan tradisional. Ia juga menyoroti perpecahan di antara Demokrat Senat dan perbedaan yang belum terselesaikan antara DPR dan Senat mengenai kewenangan regulasi Federal Reserve dan regulator negara bagian.

"Kesepakatan etika itu diperlukan, tetapi tidak cukup. Hambatan sebenarnya telah bergeser dari etika politik ke benturan antara kebijakan stablecoin dan lobi perbankan," kata Chen kepada FXStreet.

Ia juga memprakirakan pengesahan pada akhir tahun lebih mungkin terjadi daripada terobosan selama sesi musim panas.