Permohonan Ripple, SEC untuk Mengurangi Denda $125 Juta Ditolak karena Hakim New York Mempertahankan Putusan

• Permintaan Ripple dan SEC untuk membatalkan perintah larangan dan mengurangi denda perdata sebesar $125 juta ditolak oleh Hakim Analisa Torres.
• Torres menyatakan bahwa kasus ini tidak dapat diselesaikan secara pribadi karena proses hukum yang sedang berlangsung. 
• Hakim menekankan bahwa kepentingan publik lebih penting daripada perubahan sikap regulasi agensi.

XRP turun 3% pada hari Kamis setelah Hakim Analisa Torres menolak permintaan bersama dari Securities & Exchange Commission (SEC) dan Ripple yang meminta untuk membatalkan putusan akhir dan mengurangi denda perdata $125 juta yang dijatuhkan kepada perusahaan.

Kasus Ripple versus SEC Berlanjut saat Hakim Torres Menolak Proposal untuk Menghapus Perintah Larangan

Hakim Analisa Torres menghancurkan harapan pengurangan denda perdata $125 juta yang dijatuhkan kepada Ripple atau mencabut perintah larangan terhadap perusahaan setelah menolak proposal bersama dari SEC dan Ripple dalam sebuah pengajuan pada hari Kamis.

Hakim Torres menyatakan bahwa pengadilan "tidak terpengaruh" oleh permintaan bersama, yang diajukan pada 12 Juni, untuk membubarkan perintah larangan permanen dan mengurangi denda moneter menjadi $50 juta, dengan sisa $75 juta dikembalikan kepada Ripple.

Aksi SEC-Ripple bertujuan untuk mengakhiri sengketa hukum mereka yang berlangsung selama bertahun-tahun dan menghindari litigasi dan banding lebih lanjut.

Kasus ini dimulai setelah SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple pada Desember 2020, menuduh perusahaan melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar melalui penjualan token XRP-nya. Pada tahun 2023, Hakim Torres memutuskan bahwa Ripple hanya melanggar undang-undang sekuritas melalui penjualan XRP kepada institusi. Ripple akhirnya menerima denda perdata sebesar $125 juta pada tahun 2024, sementara permintaan SEC untuk pengembalian dana ditolak. SEC mengajukan banding atas putusan tersebut, mendorong Ripple untuk mengajukan banding silang.

Namun, kedua pihak memutuskan untuk mencabut banding mereka setelah perubahan dalam administrasi SEC menyebabkan agensi tersebut mengubah pendekatannya terhadap regulasi mata uang kripto.

Torres menjelaskan bahwa pihak-pihak tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan pengadilan berdasarkan kesepakatan pribadi. Untuk itu, dia mengklaim bahwa pihak-pihak perlu memberikan bukti substansial yang dapat membantah keputusan pengadilan.

"Untuk itu, pihak-pihak harus menunjukkan keadaan luar biasa yang melebihi kepentingan publik atau administrasi keadilan. Mereka belum mendekatinya di sini," kata Torres dalam putusannya.

SEC menyebutkan, sebagai bagian dari alasan untuk proposal tersebut, bahwa mereka telah mengubah pendekatan regulasi mereka terhadap kripto di bawah administrasi baru. Mereka juga menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan divisi tugas kripto untuk mengembangkan kerangka regulasi untuk kripto dan telah menghentikan gugatan lain terhadap perusahaan-perusahaan terkait kripto. Sejak pengunduran diri mantan Ketua SEC, Gary Gensler, dan penunjukan Ketua baru Paul Atkins, agensi tersebut menjadi lebih terbuka dalam pendekatannya terhadap regulasi kripto.

Meski demikian, Torres menyatakan bahwa perubahan sikap SEC dalam regulasi tidak cukup untuk mengubah keputusan pengadilan. Dia juga mencatat bahwa tidak ada tindakan penegakan hukum yang nyata yang terlibat atau putusan pengadilan yang belum dicapai dalam kasus-kasus kripto lain yang dihentikan oleh agensi.

Hakim Torres juga mencatat bahwa Ripple dan SEC dapat memutuskan untuk menarik atau melanjutkan banding mereka saat ini. Namun, dia mengungkapkan bahwa tindakan mana pun tidak akan mengharuskan pengadilan untuk "menghapus kewajiban Ripple di bawah hukum."

Chief Legal Officer (CLO) Ripple, Stuart Alderoty, berbagi dalam sebuah posting X pada hari Kamis bahwa, terlepas dari keputusan yang dicapai oleh kedua pihak, "status hukum XRP sebagai bukan sekuritas tetap tidak berubah."