Presiden Biden Ancam Kripto dengan Kemungkinan Veto atas Penyimpanan Bitcoin di Antara Kustodian Tepercaya

• Joe Biden dapat memveto undang-undang yang akan mengizinkan lembaga keuangan teregulasi untuk menyimpan Bitcoin dan kripto.
• Sikap pemerintahan Biden akan mengganggu pekerjaan SEC AS untuk melindungi para investor pasar kripto dan upaya untuk melindungi sistem keuangan yang lebih luas.
• Standard Chartered dan mantan pejabat SEC, John Reed Stark, sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan dari Partai Republik akan baik untuk industri kripto.

Ada ekspektasi lingkungan yang lebih baik untuk Bitcoin dan mata uang kripto secara umum setelah pemerintahan Partai Republik berkuasa. Namun, untuk saat ini, rezim saat ini yang dipimpin oleh Partai Demokrat Presiden Joe Biden, membatasi berbagai hal untuk aset digital dalam upaya yang berani untuk membatasi kemampuan Komisi Sekuritas & Bursa AS (SEC) untuk memastikan pagar pembatas yang tepat untuk melindungi pemain di ruang crypto.

Presiden Biden Mengancam akan Memveto Undang-Undang Kripto

Dalam Pernyataan Kebijakan Administrasi, Presiden AS Joe Biden mengancam akan menolak undang-undang yang akan memungkinkan perusahaan keuangan yang sangat teregulasi untuk menyimpan Bitcoin dan kripto secara umum. Khususnya, perusahaan-perusahaan yang diatur ini sebenarnya adalah kustodian tepercaya.

Pernyataan kebijakan administrasi

Secara khusus, pemerintahan Biden mengatakan, "Jika presiden disodori H.J. Res. 109, dia akan memveto." H.J. Res. 109 mengacu pada Resolusi Bersama DPR 109 di Kongres Amerika Serikat. Resolusi bersama adalah tindakan legislatif yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, serta tanda tangan Presiden, untuk menjadi undang-undang.

Para politisi yang Mendukung H.J. Res. 109

Anggota Kongres AS Patrick McHenry, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR, menyatakan dukungannya untuk membatalkan SAB 121 SEC. Ia menyatakan, "Staff Accounting Bulletin, atau SAB, 121 adalah salah satu contoh paling mencolok dari peraturan yang melampaui batas yang telah mendefinisikan masa jabatan Gary Gensler di SEC." Menurutnya, Komisi mencoba mendikte bagaimana lembaga keuangan dan perusahaan melindungi aset digital Amerika dengan kedok apa yang disebut sebagai panduan staf.

Politisi lain yang mendukung kebijakan ini adalah anggota Kongres AS, French Hill, dengan mengatakan, "Menahan cadangan terhadap aset yang disimpan bukanlah praktik layanan keuangan standar. SAB 121 dari Admin Biden salah arah dan harus dibatalkan."

Politisi yang Menentang H.J. Res. 109

Cody Carbone, Chief Policy Officer di The Chamber of Digital Commerce, sebuah kelompok advokasi Amerika yang mempromosikan industri Bitcoin di Washington DC, termasuk di antara mereka yang menentang sikap pemerintah ini.

Sentimen umumnya adalah bahwa Bitcoin dan kripto akan berada di tangan yang lebih baik dengan presiden dari Partai Republik. Bank multinasional Standard Chartered baru-baru ini membuat pernyataan ini, mengutip peraturan yang lebih longgar dan persetujuan untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).

Pada Agustus 2023, mantan pejabat SEC John Reed Stark mengatakan hal yang sama, hanya mengacu pada ETF, menyoroti bahwa kripto akan memiliki prospek yang lebih baik dengan presiden dari Partai Republik yang sedang menjabat karena ini berarti pejabat pro-kripto seperti Hester Pierce akan memimpin SEC.

Di bawah resolusi bersama, SEC akan dapat mengawasi kewajiban akuntansi beberapa perusahaan dalam upaya melindungi para investor aset kripto. Hal ini menimbulkan risiko teknologi, hukum, dan peraturan yang akan terbukti merugikan konsumen secara finansial jika tidak diawasi. Salah satu cara yang dilakukan SEC adalah memastikan bahwa ada pagar pembatas untuk mengatasi masalah yang muncul terkait aset-aset kripto, seperti stabilitas keuangan dan pendaftaran.