Makna Kongres yang Dikuasai Demokrat bagi Regulasi Bitcoin dan Kripto

Regulasi kripto di Amerika Serikat dapat mengambil arah baru menyusul kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS pada 3 November. Partai tersebut dilaporkan tengah bersiap untuk meninjau kembali proposal struktur pasar kripto yang gagal mendapatkan dukungan selama negosiasi yang dipimpin Partai Republik.

Pergeseran tersebut dapat memiliki implikasi besar bagi industri yang selama bertahun-tahun berargumentasi menentang apa yang mereka sebut sebagai "regulasi melalui penegakan hukum," ketika Securities and Exchange Commission (SEC) mengejar perusahaan-perusahaan kripto atas dugaan pelanggaran sekuritas tanpa kerangka kerja komprehensif yang mendefinisikan bagaimana aset-aset digital harus diregulasi.

Indikasi pertama mengenai apa yang mungkin terjadi selanjutnya muncul pada hari Rabu, ketika jurnalis kripto Eleanor Terrett melaporkan bahwa anggota Partai Demokrat di DPR sedang membahas rencana untuk memperluas amandemen Crypto Investor and Consumer Bill of Rights milik Anggota DPR Maxine Waters menjadi RUU struktur pasar yang lebih luas untuk Kongres berikutnya.

Proposal tersebut dapat menghidupkan kembali ketentuan-ketentuan Partai Demokrat yang dikecualikan dari CLARITY Act, termasuk langkah-langkah yang akan memberikan SEC wewenang pengawasan yang lebih besar terhadap pasar kripto sekaligus membatasi peran Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Proposal tersebut juga dapat memperkenalkan pembatasan etika yang lebih ketat yang menargetkan Presiden Donald Trump dan pejabat federal lainnya yang memiliki kepentingan bisnis terkait kripto. Partai Demokrat akan mengendalikan kedua kamar Kongres mulai Januari 2027, sehingga memberi mereka pengaruh yang lebih besar terhadap legislasi keuangan, penyelidikan komite, dan pengawasan regulator federal. Perkembangan tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai lanskap masa depan kripto di AS.

Pengawasan SEC yang Lebih Besar Dapat Membuka Kembali Sengketa Regulasi Lama

Salah satu pertanyaan terbesar adalah apakah Partai Demokrat akan berupaya memulihkan pendekatan regulasi yang telah ditentang oleh sebagian besar industri kripto selama bertahun-tahun.

Di bawah kepemimpinan SEC sebelumnya, tindakan penegakan hukum menjadi inti dari pendekatan agensi tersebut terhadap kripto. Perusahaan-perusahaan menghadapi tuntutan hukum dan sengketa mengenai apakah token dan aktivitas bisnis mereka termasuk dalam undang-undang sekuritas yang ada. Ketiadaan aturan klasifikasi yang jelas juga membuat bursa, pengembang, dan investor tidak yakin mengenai kewajiban mereka, sehingga mendorong banyak platform tersebut ke luar negeri. Pendekatan tersebut menjadi sumber utama perselisihan antara industri dan regulator. CLARITY Act yang didukung Partai Republik berupaya mengatasi perpecahan tersebut dengan menetapkan kerangka kerja untuk pasar aset digital, serta memberikan CFTC kendali yang lebih besar atas lingkungan perdagangan.

Oleh karena itu, proposal Partai Demokrat yang mengalihkan lebih banyak wewenang kepada SEC dapat membuka kembali perbedaan mendasar mengenai bagaimana pasar kripto harus diawasi dan mengklasifikasikan ulang beberapa mata uang kripto serta produk keuangan terdesentralisasi (DeFi) sebagai sekuritas.

Kegagalan CLARITY Meninggalkan Pertarungan Kebijakan yang Lebih Luas

CLARITY Act disahkan DPR pada Juli 2025 dengan dukungan dari 216 anggota Partai Republik dan 78 anggota Partai Demokrat. Namun, negosiasi di Senat menemui jalan buntu mengenai yurisdiksi regulasi, DeFi, perlindungan konsumen, kekhawatiran perbankan terkait stablecoin, dan pembatasan etika yang melibatkan Trump.

Partai Republik menyatakan bahwa revisi mereka pada September mencakup 126 perubahan substantif yang diminta oleh Partai Demokrat. Namun, legislasi tersebut gagal mendapatkan 60 suara yang dibutuhkan untuk mengajukan cloture dalam pemungutan suara prosedural pada 15 September.

Kontrol Demokrat membuat kerangka awal RUU yang dipimpin Partai Republik lebih sulit untuk dimajukan tanpa perubahan besar. Sebaliknya, fokus legislatif dapat beralih ke pembatasan yang berkaitan dengan pejabat publik yang memiliki kepentingan di bidang kripto.

Demokrat mempertanyakan apakah pejabat terpilih seharusnya dapat mengambil keuntungan dari usaha kripto sembari memengaruhi aturan yang mengatur industri tersebut. Dengan kendali yang lebih besar atas komite-komite Kongres, mereka akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyelidiki potensi konflik yang melibatkan keluarga Trump dan pejabat lainnya.

Di sisi lain, GENIUS Act menetapkan kerangka federal untuk stablecoin pembayaran. Meskipun disahkan dengan dukungan bipartisan, kelompok-kelompok perbankan terus memperingatkan bahwa imbal hasil stablecoin dapat menarik deposito dari pemberi pinjaman tradisional. Demokrat dapat mengupayakan perlindungan tambahan terkait produk stablecoin dan dampaknya terhadap sistem perbankan.

Namun, kendali Demokrat tidak serta-merta berarti berakhirnya legislasi kripto. Para pembuat undang-undang dari kedua partai telah mendukung penetapan aturan yang lebih jelas untuk aset digital, bahkan ketika mereka tidak sepakat mengenai lembaga mana yang harus mengawasi pasar dan seberapa ketat aturan tersebut seharusnya.

Gedung Putih juga akan tetap berada di bawah kendali Partai Republik, yang berarti setiap legislasi besar perlu melalui Presiden sebelum menjadi undang-undang. Presiden juga tetap memiliki wewenang untuk menunjuk para pemimpin lembaga regulator federal, dengan persetujuan Kongres.

Perlambatan AI Dapat Menyeret Turun Harga Kripto Bersama Saham

Namun, pasar kripto dapat menghadapi risiko akibat korelasinya yang meningkat dengan saham-saham AI. Beberapa anggota Demokrat menentang percepatan pengembangan AI canggih dan pembangunan pusat data. Jika Kongres mengupayakan perlambatan pada keduanya, ditambah dengan kekhawatiran belanja modal di seluruh perusahaan AI, hal ini dapat membatasi pertumbuhan saham terkait AI. Langkah tersebut dapat merembet ke pasar kripto dan juga membayangi mata uang kripto dengan ketidakpastian.

Contohnya, pasar kripto turun lebih dari 5% pada 5 November, dengan likuidasi kontrak berjangka melampaui US$1,1 miliar dalam 24 jam setelah aksi jual saham terkait AI. Ini bukan pertama kalinya. Selama beberapa bulan terakhir, harga kripto telah mencerminkan pergerakan saham-saham AI secara dekat, terutama selama penurunan pasar.

Meskipun demikian, faktor-faktor makro seperti suku bunga dan likuiditas pada akhirnya tetap menjadi pendorong utama aset-aset berisiko dan kemungkinan akan menentukan arah pasar jangka panjang.

Kesimpulan

Legislasi kripto akan memainkan peran besar dalam perkembangan pasar kripto selama beberapa tahun ke depan, dan Kongres yang baru akan membentuk prospek tersebut. Para pelaku pasar menunggu untuk melihat pendekatan para pembuat undang-undang terhadap industri ini pada bulan Januari, yang dapat mendorong para investor untuk absen dan menurunkan ekspektasi bull market dalam jangka pendek—meskipun masih belum pasti apakah para pembuat undang-undang akan menghidupkan kembali CLARITY Act selama sesi lame-duck sebelum Januari.