Berita

RBNZ: Kebijakan Moneter Bukan Cara Terbaik Untuk Meredam Pasar Perumahan – Reuters

Gubernur Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Adrian Orr mengatakan pada hari Jumat bahwa menambahkan harga rumah akan membuat kebijakan moneter kurang efektif dan berdampak pada efisiensi pasar keuangan, menurut Reuters.

Menteri Keuangan Grant Robertson bulan lalu meminta RBNZ agar mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan lonjakan harga rumah yang didorong oleh rekor suku bunga rendah dan kebijakan fiskal ekspansif. Orr, bagaimanapun, percaya bahwa proposal tersebut, jika dilaksanakan, dapat memiliki pertukaran negatif, terutama pada tujuan pemerintah untuk menampung warga Selandia Baru, dan mengurangi ketidaksetaraan.

Orr menambahkan bahwa menaikkan suku bunga untuk melawan gelembung pasar perumahan akan menyebabkan penurunan lapangan kerja. 

Komentar Orr tidak berdampak pada NZD/USD. Pasangan mata uang saat ini diperdagangkan pada 0,7105, setelah mencapai tertinggi 0,7113 beberapa menit yang lalu. 

Informasi di halaman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen yang diprofilkan di halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset ini. Anda harus melakukan riset menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apa pun. FXStreet sama sekali tidak menjamin bahwa informasi ini bebas dari kesalahan, kekeliruan, atau salah saji material. Ini juga tidak menjamin bahwa informasi ini bersifat tepat waktu. Berinvestasi di Pasar Terbuka melibatkan banyak risiko, termasuk kehilangan semua atau sebagian dari investasi Anda, serta tekanan emosional. Semua risiko, kerugian, dan biaya yang terkait dengan investasi, termasuk kerugian pokok, adalah tanggung jawab Anda. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi atau posisi FXStreet maupun pengiklannya.


KONTEN TERKAIT

Memuat ...



Copyright ©2024 FOREXSTREET S.L., Hak cipta dilindungi undang-undang.