Berita

Kemenlu Tiongkok: Beijing Berhak Mengambil Tindakan Balasan Atas Sanksi AS

“Tiongkok berhak mengambil tindakan balasan yang diperlukan atas sanksi AS,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa mereka “akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas membela hak-hak perusahaan Tiongkok.”

Dalam satu jam terakhir, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan beberapa komentar, mengutip

Daftar entitas AS tidak membantu hubungan AS-Tiongkok.

Menentang sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Ini terjadi setelah AS menambahkan 12 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar hitam perdagangannya pada hari Rabu, mengutip masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.

Reaksi pasar

AUD/USD tidak terlalu memperhatikan komentar ini, pasangan mata uang ini diperdagangkan sedikit datar hari ini tepat di atas level 0,7200.

Sementara itu, S&P 500 futures naik 0,31% hari ini, saat ini diperdagangkan di 4.715.

Informasi di halaman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen yang diprofilkan di halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset ini. Anda harus melakukan riset menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apa pun. FXStreet sama sekali tidak menjamin bahwa informasi ini bebas dari kesalahan, kekeliruan, atau salah saji material. Ini juga tidak menjamin bahwa informasi ini bersifat tepat waktu. Berinvestasi di Pasar Terbuka melibatkan banyak risiko, termasuk kehilangan semua atau sebagian dari investasi Anda, serta tekanan emosional. Semua risiko, kerugian, dan biaya yang terkait dengan investasi, termasuk kerugian pokok, adalah tanggung jawab Anda. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi atau posisi FXStreet maupun pengiklannya.


KONTEN TERKAIT

Memuat ...



Copyright ©2024 FOREXSTREET S.L., Hak cipta dilindungi undang-undang.