CLARITY Act Hadapi Tekanan Baru Jelang Pemungutan Suara Cloture Penting di Senat

• CLARITY Act menghadapi tekanan baru saat 18 jaksa agung mendesak Senat untuk menolak rancangan undang-undang yang telah direvisi.
• Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan draf terbaru memberi kantornya kewenangan tambahan untuk melindungi bank-bank komunitas dari risiko-risiko terkait stablecoin.
• CLARITY Act dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara cloture pada hari Selasa, dengan 60 suara diperlukan untuk melampaui ambang batas Senat.

CLARITY Act menghadapi penolakan baru dari kelompok bipartisan jaksa agung negara bagian menjelang pemungutan suara penting di Senat, dengan para pejabat mendesak para pembuat undang-undang untuk menolak legislasi tersebut kecuali dilakukan perubahan untuk mempertahankan kewenangan penegakan hukum negara bagian.

18 Jaksa Agung Memperingatkan CLARITY Act dapat Melemahkan Kewenangan Negara Bagian

Dalam sebuah surat kepada para pemimpin Komite Perbankan Senat pada hari Senin, 18 jaksa agung dari berbagai negara bagian dan District of Columbia berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut dapat melemahkan kemampuan negara bagian untuk menindak penipuan kripto dan melindungi investor.

Koalisi tersebut menyatakan bahwa negara-negara bagian telah mengajukan lebih dari 330 tindakan penegakan hukum anti-penipuan terhadap penipu kripto sejak 2017, termasuk kasus yang melibatkan situs web palsu dan skema. Para pejabat memperingatkan bahwa ambiguitas dalam draf CLARITY saat ini dapat memberi pelaku kejahatan peluang untuk menantang atau menunda tindakan penegakan hukum negara bagian.

"Menegakkan hukum kami terhadap mereka yang menipu investor di negara bagian kami adalah fungsi penting dan pelengkap yang esensial bagi kewenangan federal," tulis para jaksa agung.

Kelompok tersebut juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kewenangan perizinan dan pendaftaran negara bagian atas perantara dan transaksi sekuritas. Koalisi berpendapat bahwa kewenangan ini tetap menjadi alat penting untuk investigasi, pemeriksaan, dan perlindungan investor. Mereka menyerukan pengecualian yang dirancang secara sempit untuk mempertahankan kewenangan negara bagian.

Para jaksa agung juga keberatan terhadap ketentuan yang menurut mereka dapat memberi Securities and Exchange Commission (SEC) kewenangan pre-empti tidak langsung melalui ketentuan "transaksi yang memenuhi syarat".

Mereka menambahkan bahwa tindakan tersebut dapat mengganggu keseimbangan yang ada antara regulator federal dan negara bagian dan menyerukan penghapusan atau penyempitan secara substansial ketentuan-ketentuan tersebut. Surat itu ditutup dengan seruan langsung untuk menolak legislasi saat ini.

"Senat harus memberikan suara TIDAK pada versi CLARITY Act saat ini kecuali dan sampai kewenangan negara bagian untuk mengawasi pasar dan melindungi investor sepenuhnya dipertahankan," kata koalisi.

Pemungutan Suara di Senat semakin Dekat saat CLARITY Act Menghadapi Hambatan Regulasi

Penolakan ini muncul ketika Partai Republik di Senat merilis versi lain dari rancangan undang-undang tersebut pada Minggu malam. Versi itu mencakup konsesi kepada Partai Demokrat terkait etika pemerintahan dan ketentuan lainnya, termasuk potensi penuntutan pidana terhadap proyek-proyek decentralized finance (DeFi).

Namun, perkembangan terbaru ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah dukungan yang cukup dari Demokrat dapat diamankan untuk melampaui ambang batas 60 suara di Senat.

Penolakan juga muncul dari sektor perbankan terkait ketentuan stablecoin. Kelompok perdagangan perbankan memperingatkan bahwa pemberian imbal hasil pada stablecoin pembayaran dapat berkontribusi pada keluarnya dana simpanan dan mengurangi kredit serta pinjaman.

Industri kripto dan para pendukungnya tetap terus mendukung legislasi tersebut saat mendekati pemungutan suara cloture yang dijadwalkan pada hari Selasa.

Menteri Keuangan Scott Bessent terus mendukung legislasi tersebut, dengan berargumen bahwa CLARITY Act "sangat penting untuk memastikan Amerika memenangkan perlombaan global dalam teknologi baru."

Dalam sebuah unggahan di X pada hari Senin, Bessent menulis bahwa draf terbaru memberi Menteri Keuangan kewenangan tambahan untuk merespons jika stablecoin menyebabkan kerugian bagi bank-bank komunitas, seraya menambahkan bahwa ia akan menggunakan instrumen-instrumen tersebut jika diperlukan untuk melindungi sektor perbankan.